DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA

Berdirinya Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

Masa Orde Lama (1959-1965) tercatat sebagai masa paling gelap dalam sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia. Persiden Sukarno mencanangkan Konsepsi Presiden yang secara operarional terwujud dalam bentuk Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin memusatkan seluruh kekuasaan ditangan Presiden. Para pemimpin nasional Mochtar Lubus, K.H. Isa Anshari, Mr. Assaat, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Boerhanoeddin Harahap, S.H., M. Yunan nasution, Buya Hamka, Mr, Kasman Singodimedjo dan K.H E.Z. Muttaqin yang bersikap kritis terhadap politik Demokrasi terpimpin, ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Puncak dari masa penuh kegelapan itu ialah pecahnya peberontakan berdarah G.30.S/PKI.

Sesudah seluruh kekuatan bangsa yang anti komunis bangkit menghancurkan pemberontakan tersebut, datanglah zaman baru yang membawa banyak harapan. Yaitu era Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa  inilah, para pemimpin bangsa yang dipenjarakan oleh rezim Orde Lama dibebaskan.

Para pemimpin nasionalis-Islami yang pada dasarnya tidak dapat duduk berpangku tangan, seperti Mohammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito mulai merancang gagasan untuk berpartisipasi penuh mendukung pemerintahan Orde Baru. Pada mulanya mereka mengharapkan pemerintah bersedia merehabilitasi Partai Politik Masyumi  yang dipaksakan membubarkan diri oleh Presiden Soekarno. Musyawarah Nasional III Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) menyatakan: "bahwa pembubaran Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yuridis formal tidak syah, dan yuridis material tidak beralasan". Namun, pembubaran Masyumi, ternyata bukanlah masalah hukum semata-mata Pembubaran tersebut adalah masalah politik. Oleh karena itu ketika permintaan tersebut, oleh berbagai pertimbangan tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, tokoh-tokoh nasionalis-Islami itu tidak ngotot, juga tidak berputus harapan.

Bagi mereka, aktivitas hidup ini semata-mata dalam rangka beribadah dan berdakwah untuk rneraih keridhaan Ilahi. Berkecimpung di lapangan politik, bagi mereka merupakan bagian dari ibadah dan dakwah. Maka ketika mereka tidak lagi mendapat kesempatan untuk berkiprah di lapangan politik, jalan ibadah clan dakwah dalam bentuk lain masih terbuka sangat lebar. Dalam kata-kata Pak Natsir, dulu berdakwah lewat jalur politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah.

Demikianlah, maka pada 26 Februari 1967, atas undangan pengurus masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, para alim ulama dan zu'ama berkumpul untuk bermusyawarah, membahas, meneliti, dan menilai beberapa masalah, terutama yang rapat hubungannya dengan usaha pembangunan umat, juga tentang usaha mempertahankan aqidah di dalam kesimpangsiuran kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat.
Musyawarah menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Menyatakan rasa syukur atas hasil dan kemajuan yang telah dicapai hingga kini dalam usaha-usaha dakwah yang secara terus menerus dilakukan oleh berbagai kalangan umat, yakni para alim ulama dan para muballigh secara pribadi, serta atas usaha-usaha yang telah dicapai dalam rangka organisasi dakwah. 
2. Memandang perlu (urgent) lebih ditingkatkan hasil dakwah hingga taraf yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu keselarasan antara banyaknya tenaga lahir yang dikerahkan dan banyaknya tenaga batin yang dicurahkan dalam rangka dakwah tersebut.

Untuk menindaklanjuti kesimpulan pada butir kedua di atas, musyawarah para ulama dan zu'ama mengkonstatir terdapatnya berbagai persoalan, antara lain:

1. Mutu dakwah yang di dalamnya tercakup persoalan penyempurnaan sistem perlengkapan, peralatan, peningkatan teknik komunikasi, lebih-lebih lagi sangat dirasakan perlunya dalam usaha menghadapi tantangan (konfrontasi) dari bermacam-macam usaha yang sekarang giat dilancarkan oleh penganut agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan (antara lain faham anti Tuhan yang masih merayap di bawah tanah), Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan sebagainya terhadap masyarakat Islam.
2. Planning dan integrasi yang di dalamnya tercakup persoalan-persoalan yang diawali oleh penelitian (research) dan disusul oleh pengintegrasian segala unsur dan badan-badan dakwah yang telah ada dalam masyarakat ke dalam suatu kerja sama yang baik dan berencana.

Dalam menampung masalah-masalah tersebut, yang mengandung cakupan yang cukup luas dan sifat yang cukup kompleks, maka musyawarah alim ulama itu memandang perlu membentuk suatu wadah yang kemudian dijelmakan dalam sebuah Yayasan yang diberi nama Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia disingkat Dewan Dakwah. Pengurus Pusat yayasan ini berkedudukan di ibu kota negara, dan dimungkinkan memiliki Perwakilan di tiap-tiap ibukota Daerah Tingkat I serta Pembantu Perwakilan di tiaptiap ibukota Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Dewan Dakwah yang dikukuhkan keberadaannya melalui Akte Notaris Syahrim Abdul Manan No. 4, tertanggal 9 Mei 1967, melandaskan kebijaksanaannya kepada empat hal:

1. Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdasarkan taqwa dan keridhaan Allah.
2. Dalam mencapai maksud dan tujuannya, Dewan Dakwah mengadakan kerja sama yang erat dengan badan-badan dakwah yang telah ada di seluruh Indonesia.
3. Dalam hal yang bersifat kontroversial (saling bertentangan) dan dalam usaha melicinkan jalan dakwah, Dewan Da'wah bersikap menghindari dan atau mengurangi pertikaian faham antara pendukung dakwah, istimewa dalam melaksanakan tugas dakwah.
4. Di mana perlu dan dalam keadaan mengizinkan, Dewan Dakwah dapat tampil mengisi kekosongan, antara lain menciptakan suatu usaha berbentuk atau bersifat dakwah, usaha mana sebelumnya belum pernah diadakan, seperti mengadakan pilot projek dalcrm bidang dakwah.

Musyawarah alim ulama juga merumuskan program kerja sebagai penjabaran dari landasan kebijaksanaan di atas. Program kerja tiga pasal itu ialah sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan-pelatihan atau membantu mengadakan pelatihan bagi muballighin dan calon-calon muballighin.
2. Mengadakan research (penelitian) atau membantu mengadakan penelitian, yang hasilnya dapat segera diinanfaatkan bagi perlengkapan usaha para muballighin pada umumnya.
3. Menyebarkan aneka macam penerbitan, antara lain buku-buku, brosur, dan atau siaran lain yang terutama ditujukan untuk memperlengkapi para muballighin dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum lainnya, guna meningkatkan mutu dan hasil dakwah. Usaha ini diharapkan dapat mengisi kekosongan-kekosongan di bidang lektur, yang khusus diperlukan dalam masyarakat.

Visi dan Misi Dewan Da'wah

Visi Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang Islami dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu da’wah di Indonesia

Misi Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia adalah :

Ø  Menanamkan Aqidah  dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah

Ø  Membendung pemurtadan, ghazwul fikri dan harakah haddamah

Ø  Menyiapkan du’at untuk berbagai tingkatan sosial  kemasyarakatan dan menyediakan saranadalam upaya meningkatkan kualitas da’wah

Ø  Membina kemandirian ummat dan menyadarkan mereka atas kewajiban da’wah

Ø  Mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi ke arah realisasi amal jama’i

Ø  Membangun solidaritas Islam Internasional dan turut serta menciptakan  perdamaian dunia

Kepengurusan Dewan Da'wah

Musyawarah juga menyetujui kepengurusan Dewan Da'wah yang untuk pertama kalinya terdiri dari:

Ketua	:	Mohammad Natsir
Wakil Ketua	:	Dr. H.M. Rasjidi
Sekretaris	:	H. Buchari Tamam
Sekretaris II	:	H. Nawawi Duski
Bendahara	:	H. Hasan Basri
Anggota	:	K.H. Taufiqurrahman
	:	Mochtar Lintang
	:	H. Zainal Abidin Ahmad
	:	Prawoto Mangkusasmito
	:	H. Mansur Daud Datuk Palimo Kajo
	:	Prof. Osman Raliby
	:	Abdul Hamid

Pada tahun 1983, karena banyak anggota pengurus yayasan yang wafat, dilakukan penyegaran kepengurusan sehingga komposisinya menjadi sebagai berikut: 

Ketua	:	Mohammad Natsir
Wakil Ketua I	:	Dr. H.M. Rasjidi
Wakil Ketua II	:	H.M. Yunan Nasution
Wakil Ketua III	:	Dr. Anwar Harjono, S.H.
Sekretaris	:	H. Buchari Tamam
Wakil Sekretaris	:	H. Nawawi Duski
Bendahara	:	K.H. Hasan Basri
Anggota	:	Boerhanoeddin Harahap, S.H.
	:	K.H.A. Malik Ahmad
	:	Prof. Osman Raliby
	:	Ir. Ahmad Mas'oed Luthfi

Pada tahun 1989, kembali dilakukan penyegaran kepengurusan, menjadi sebagai berikut:

Ketua	:	Mohammad Natsir
Wakil Ketua I	:	Dr. H.M. Rasjidi
Wakil Ketua II	:	H.M. Yunan Nasution
Wakil Ketua III	:	Dr. Anwar Harjono, S.H.
Sekretaris	:	H. Buchari Tamam
Wakil Sekretaris	:	Hasanuddin Abu Bakar
Bendahara	:	K.H. Hasan Basri
Anggota	:	K.H. Abdul Malik Ahmad.
	:	Prof. Osman Raliby
	:	Ir. Ahmad Mas'oed Luthfi
	:	K.H. Sholeh Iskandar
	:	K.H.M. Rusjad Nurdin
	:	Mohammad Soleiman
	:	Drs. Saifullah Mahyuddin, M.A.
	:	Ir. Soleh Widodo, M.Ed
	:	H. Hussein Umar
	:	Abdul Wahid Alwi, M.A.

Setelah M. Natsir wafat pada 14 Sya'ban 1413/6 Februari 1993, berdasarkan hasil Pertemuan Silaturrahmi Keluarga Besar Dewan Dakwah yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-2 Dzulqa'idah 1413/23-24 April 1993, diputuskan komposisi kepengurusan sebagai berikut:

Ketua I	:	Prof. Dr. H.M. Rasjidi
Ketua II	:	H.M. Yunan Nasution
Ketua III/Harian	:	Dr. Anwar Harjono, S.H.
Ketua IV	:	K.H.M. Rusjad Nurdin
Sekretaris	:	H. Buchari Tamam
Wakil Sekretaris	:	H. Hasanuddin Abu Bakar
Bendahara	:	H. Moh. Nazief, S.E.
Anggota	:	K.H. Hasan Basri
	:	H. A. Wahid Alwi, M.A.
	:	Ir. Ahmad Mas'oed Luthfi
	:	Drs. Saifullah Mahyuddin, M.A.
	:	Mohammad Soleiman
	:	H. Hussein Umar.
	:	K.H.A. Malik Ahmad
	:	Prof. Osman Raliby
	:	K.H.A. Latief Muchtar, M.A.
	:	K.H. Drs. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
	:	K.H. Affandi Ridhwan
	:	Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

Penyegaran kepengurusan kembali dilakukan pada tahun 1997. Berdasarkan SK No. 003 / A-DDIIP / 1417 / 1997, ditetapkan komposisi kepengurusan sebagai

Ketua Umum	:	Dr. H. Anwar Harjono, S.H.
Ketua	:	Prof. Dr. H.M. Rasjidi
Ketua	:	K.H.M. Rusjad Nurdin
Wakil Ketua	:	Mohammad Soleiman
Wakil Ketua	:	Drs. H.M. Cholil Badawi
Wakil Ketua	:	Ir. H.A.M. Luthfi
Wakil Ketua	:	H. Hartono Mardjono, S.H.
Wakil Ketua	:	Dr. Ir. H.A.M. Saefuddin
Sekretaris Umum	:	H. Hussein Umar
Sekretaris	:	H. Hasanuddin Abu Bakar
Sekretaris	:	H. Mas'adi Sulthani, M.A.
Sekretaris	:	H.M. Noer, M.A.
Bendahara	:	H.M. Nazief, S.E.
Wakil Bendahara	:	H. Tamsil Linrung
Anggota	:	K.H. Hasan Basri
	:	Prof. H. Osman Raliby
	:	H.A. Wahid Alwi, M.A.
	:	K.H.A. Latief Muchtar, M.A.
	:	K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
	:	K.H. Affandi Ridhwan
	:	Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
	:	H. Muzayyin Abdul Wahab, Lc
		H. Wardi Kamili
	:	H. Ramlan Mardjoned
	:	H. Heman Khalilulrahman
	:	H. Amlir Syaifa Yasin
	:	H. Syuhada Bahri
	:	H. Syariful Alamsyah, Lc
	:	Drs. H. Misbach Malim, Lc
	:	H. Zulfi Syukur
	:	H. Amlika Hs. Dt. Maradjo
	:	H. Hardi M. Arifin
	:	Ramli Hutabarat, S.H., M.Hum
	:	Drs. Muhsin, MK
	:	H. Mazni Mohd. Yunus, Lc
	:	Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin
	:	H. Abdul Wahid Sahari, M.A.
	:	Prof. Drs. H. Dochak Latief
	:	H. Faisal Baasir, S.H.
	:	H. Fadhol Arofah, M.A.
	:	H. Farid Prawiranegara, AK.
	:	H. Geys Amar, S.H.
	:	Prof. Dr. H. Hasan Langgulung
	:	K.H.A. Khalil Ridwan, Lc
	:	Dr. Ir H. Imaduddin Abdulrahim
	:	Dr. H. Kuntowijoyo
	:	Drs. H. Mohammad Siddiq, M.A.
	:	Prof. H. Daud Ali, S.H.
	:	Dr. H. Muslim Nasution
	:	H. Moeslim Aboud Ma'ani, M.A.
	:	H. Nuhtada Labina
	:	Dr. H. Nurhay Abdurrahman
	:	Drs. H. Nursal
	:	Drs. H. Nurul Huda
	:	H. Rais Ahmad, S.H., M.A.
	:	H. Rusydi, S.H., S.Ag.
	:	Dr. H. Sohirin Mohammad Sholihin
	:	Drh. H. Taufiq Ismail
	:	Dr. H. Yahya Muhaimin, M.A
	:	Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H.
	:	Prof. Dr. H. Yusuf Amir Feisal.

Berdasarkan rapat pleno Pembina Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia pada hari rabu, 9 Februari 2011, maka Pembina memutuskan susunan personalia Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia periode 2010 sampai 2015. 

SUSUNAN PERSONALIA

DEWAN DA’WAH ISLAMIYAH INDONESIA

PERIODE 2010-2015

  

PEMBINA

Ketua : Prof. DR. H.A.M. Saefuddin

Wakil Ketua : Ir. H.A.M. Luthfi

Wakil Ketua : K.H. Nadjih Ahjad

Anggota : Drs. H.M. Cholil Badawi

Anggota : Dr. H. Didin Hafiduddin, M.Sc

Anggota : Prof. DR. Jusuf Amir Feisal

Anggota : Prof. DR. Yahya A. Muhaimin

Anggota : K.H. Abdul Wahid Sahari, MA

Anggota : K.H. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i

Anggota : Yudo Paripurno, SH

Anggota : Drs. H. Anwar Saleh

Anggota : Rusydi Hamka

Anggota : drh. Taufiq Ismail

Anggota : Prof. DR. Ir. Zuhal Abdul Qadir Hasan

Anggota : Drs. H. Hariri Hadi

Anggota : Drs. H. Mohammad Siddik

Anggota : KH. Ahmad Kholil Ridwan

Anggota : H. Ramlan Mardjoned

Anggota : Dr. H. Adian Husaini

Anggota : Prof. Maman Abdurrahman

PENGAWAS

Ketua : DR. H. Saifuddin Bachrun                                 

Anggota : Ir. H. Zulkifli Hasan

Anggota : H. Hardi Arifin

Anggota : H. Makmun Dawud, SE., Ak.

PENGURUS

Ketua Umum : K.H. Syuhada Bahri

Wakil Ketua Umum : H. Abdul Wahid Alwi, MA.

Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan Internal : Drs. H. Mas’adi Sulthani, MA

Ketua Bidang Pendidikan : DR. H. Mohammad Noer

Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah : Drs. H. Misbach Malim, Lc. M.Sc

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri : Drs. H. Muzayyin Abdul Wahab, Lc

Ketua Bidang Da’wah : Drs. H. Syariful Alamsyah

Ketua Bidang Kaderisasi : Drs. H. Suwito Suprayogi 

Sekretaris Umum : Drs. H. Amlir Syaifa Yasin, MA

Wakil Sekretaris Umum : Drs. H. Avid Solihin, MM.

Bendahara Umum : H. Edi Setiawan, SE., MM.

Wakil Bendahara Umum : H. M. Tsauri Halimi

Wakil Bendahara Umum : Dra. Hj. Irmawati Djauhari, M.Si.